Pendamping Desa Gelar FGD Bersama Kades se_Kepohbaru dengan Penasehat Menteri Desa PDT RI

Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si saat memberi pengarahan pada Kades. (Dok/foto: Kabari24)

Bojonegoro – Pendamping Desa Kabupaten Bojonegoro gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala Desa se_Kecamatan Kepohbaru bersama Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si selaku Penasehat Menteri Desa (PDT) RI di Pendopo Kecamatan Kepohbaru. Jumat (12/6/2026).

Diskusi ini mengusung tema. “Penataan ulang arah desa di era tumbuhnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Triguno Sudjono Prio, S. STP., MM
Camat Kepohbaru dalam sambutanya menyampaikan mumpung ada narasumber sialahkan bertanya sesuai karakter desa.

“Di tiap desa di wilayah Kepohbaru rata rata pertanian, dan sudah ada petani melon yang kerjasama dengan Laskar Buah. Selain itu desa di Wilayah Kepohbaru juga punya BUMDes namun hanya bergerak di simpan pinjam. Silahkan sering mumpung ada Prof,” urainya.

Yanwar Didik Priyadi Kordinator Pendamping Kecamatan Kepohbaru menyampaikan bahwa kegiatan ini berangkat dari keresahan para pendamping desa adanya program KDKMP, maka kami mengadakan diskusi seperti ini untuk mencari solusi.

“Kita berinisiatif karena mencuplik dari bawah maka kami mengundang Prof untuk FGD bersama para Kepala Desa untuk membahas KDKMP karena pusat harus ikut hadir dalam keresahan ini,” tuturnya.

Kepala Desa Tlogorejo dalam FGD menyampaikan keluh kesah tentang KDKMP bahwa pembangunannya kurang strategis karena rata-rata letak gedungnya berdekatan dan juga letaknya ada yang sepi, selain itu ia juga menyampaikan tentang pengurukan yang di bebankan oleh desa.

Lebih lanjut Kepala Desa Kepoh menyampaikan bahwa efek pembangunan KDKMP Dana Desa berkurang, maka Siltap tidak mencukupi untuk gaji satu tahun. Selain itu, ia juga menyampaikan tentang barang yang distok itu harus ada di daerah supaya mudah untuk suplai.

Senada Kepala Desa Mojosari dengan Kades lainya menyampaikan keluh kesahnya bahwa adanya KDKMP berimbas dengan kesejahteraan, yaitu Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kepohbaru hanya mampu menerima tunjangan sampai bulan 10 saja.

Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M. Si sebagai narasumber menyampaikan bahwa KDMP itu menjadi instrumen untuk desa bisa mandiri.

“Saya datang kesini itu untuk mendengar bisikan dari Kepala Desa apa yang menjadi persoalan dan saya sampaikan pada Pak Menteri,” tuturnya.

Masih kata Zainuddin Maliki. “Semua jalankan dengan regulasi, jangan sampai melakukan penyimpangan. Kami ingin Kepala Desa itu bersih. Dengan situasi yang rumit ini semoga bisa ditemukan jalanya. Mari kita bisikan sama sama ke Pak Menteri. Selain itu Kepala Desa saya berharap mendukung 12 program pemerintah termasuk program Menkop ini,” pesannya.**(Red).

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *