BOJONEGORO, kabari24.com – Pemberangkatan jemaah haji tahun 2025 tidak lama lagi, proses pengadaan armada bus pengangkut calon jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro menuai kritikan. Sejumlah media lokal mengungkap dugaan kuat adanya praktik tidak transparan dalam proses tersebut, tanpa mekanisme terbuka yang jelas.
Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Masyarakat Madani Bojonegoro, Sholikin Jamik, menyatakan keprihatinannya atas dugaan tersebut dan mendesak agar proses tender dilakukan secara terbuka serta berpihak pada penyedia lokal.
“Saya selaku Ketua KBIHU Masyarakat Madani mendukung transparansi tender. Harus mengutamakan konten lokal dalam menjaga keseimbangan sosial,” tegas Sholikin saat diwawancarai, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, pemanfaatan perusahaan travel lokal bukan hanya soal pemerataan ekonomi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro, mengingat anggaran pengadaan armada tersebut bersumber dari APBD.
“Kalau travel bus lokal yang dipakai, maka pajaknya kembali ke PAD Bojonegoro. Ini kan dibiayai dari dana APBD,” imbuhnya.
Sholikin juga menekankan bahwa transparansi dan keberpihakan pada pelaku usaha lokal tidak boleh mengabaikan aspek pelayanan. Keamanan dan kenyamanan jemaah tetap harus menjadi prioritas utama dalam penyediaan transportasi haji.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari panitia pelaksana atau pihak terkait mengenai dugaan dominasi travel luar daerah dalam pengadaan armada haji ini. Publik pun menanti langkah tegas dan terbuka dari Pemkab Bojonegoro agar tidak menodai semangat pelayanan ibadah suci jemaah haji dengan praktik yang merugikan daerah sendiri. (Red)
