BOJONEGORO, kabari24.com – Proses pengadaan armada haji tahun 2025 di Bojonegoro tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah media online menyoroti dugaan praktik tidak transparan dalam proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD tersebut. Dana itu diketahui dikelola melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bojonegoro.
Ironisnya, hingga saat ini tidak ada klarifikasi dari pihak terkait. Baik perwakilan Bagian Kesra Setda Bojonegoro maupun Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro memilih bungkam. Sikap diam ini justru menambah keraguan publik terhadap integritas proses pengadaan.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, angkat bicara atas keprihatinan tersebut. Ia menegaskan bahwa keterbukaan dalam setiap penggunaan anggaran negara adalah keharusan mutlak.
“Ya harus transparan, biar semua masyarakat bisa saling mengawasi,” tegas Ahmad saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).
Desakan untuk membuka proses tender ke publik kian menguat. Pasalnya, anggaran pengadaan armada haji bukanlah jumlah kecil dan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya calon jemaah haji.
Ketiadaan respon dari pihak yang bertanggung jawab dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas. Jika dibiarkan, hal ini bisa mencoreng citra pemerintahan daerah dan menurunkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Bagian Kesra maupun Kemenag Bojonegoro. (Red)
